Tingkatkan Pelayanan Publik, Enam Instansi di Karawang Canangkan Wilayah Bebas Korupsi
Karawang,- Pemerintah Kabupaten Karawang Jawa Barat berkomitmen meningkatkan pelayanan publik di berbagai instansi. Targetnya adalah kepuasan masyarakat dan mendapat skor lebih baik saat dinilai kementerian. Sehingga lolos jadi Zona Integritas (ZI) dan dapat menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

4 kali Berturut-turut Karawang Mendapatkan WTP
Karawang, - Kabupaten Karawang kembali mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Jln. Moch Toha No. 164 Bandung, Selasa (28/05/2019).
.
.

Karawang,– Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karawang tahun 2018, pada saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang di Gedung Sidang Parlemen DPRD Kabupaten Karawang, Senin (1/4/2019) siang. .

Karawang, - Seluruh SKPD di Kabupaten Karawang meneken nota kerjasama antara Pemkab dengan Kejaksaan Negeri Karawang. Nota kesepahaman tersebut di bidang perdata dan tata usaha negara. Kegiatan itu dilakukan di Gedung Singaperbangsa ,Senin (1/4/2019). .

Bandung,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang memyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karawang tahun anggaran 2018. Penyerahan LKPD tersebut langsung dilakukan oleh Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat di Jalan Muhammad Toha, Kota Bandung, Kamis (28/3/2019) siang. 

Inspektorat Kabupaten Karawang pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 melaksanakan pemeriksaan berkala atau tahunan di Kecamatan Batujaya, sebelum melakukan pemeriksaan seperti biasa dilaksanakan acara penerimaan tim inspektorat yang saat ini giliran IRBAN IV di aula Kecamatan Batujaya yang dihadiri oleh unsur Kecamatan unsur Desa mulai dari kepala desa ketua DPD Ketua LPM sekdes dan ketua tim penggerak PKK desa 
Unsur yang menjadi sasaran pemeriksaan terdiri dari 4 unsur 
1. Unsur Tupoksi,
2. Unsur SDM 
3 Aset kekayaan daerah
4. Unsur keuangan

Sebagai tindak lanjut Pasal 8 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah yang mengamanatkan Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional

Kabupaten Karawang lakukan sosialisasi penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN, pada hari Kamis, (20/8) di Aula Husni Hamid Pemkab. Karawang

Kabupaten Karawang terus melakukan berbagai langkah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya peningkatan proses pengawasan.